DPRP Akan Panggil Manajemen Freeport, Rabu Depan

JAYAPURA—DPR Papua akan berupaya memanggil Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI)   yang dijadwalkan berlangsung Rabu (5/10) mendatang  guna meminta  penjelasan terkait tuntutan karyawan sekaligus  mempertanyakan alasan proses perundingan mengalami kebuntuan serta  adanya dugaan intimidasi yang dilakukan  oleh pihak security perusahaan dan juga aparat keamanan  terhadap karyawan.  Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai S.IP kepada Bintang Papua pada Rabu (5/10) mendatang di ruang kerjanya, Kamis (29/9).

Dia  menegaskan,  pihaknya meminta aparat keamanan untuk tak melakukan intimidasi terhadap para karyawan yang mogok kerja. Pasalnya, menuntut peningkatan kesejahteraan adalah hak karyawan, sehingga sebaiknya aparat bekerja sesuai fungsinya, jangan lagi mengintimidasi karyawannya.
Aksi mogok kerja ribuan karyawan PTFI yang  menuntut peningkatan kesejahteraan, sampai saat ini  masih terus berlangsung. Para karyawan ini  memusatkan aksi di Mile 32 pintu masuk Kuala Kencana yakni di areal Manajemen PTFI  Timika -  Papua.
Namun aksi mogok kerja yang berlangsung sejak Kamis (15/9) lalu untuk menuntut kesejahteraan mereka,  ternyata berbuntut intimidasi oleh pihak security perusahaan dan juga aparat keamanan.
“Belakangan ini karyawan yang mogok kerja mendapat teror baik psikis maupun non psikis dari security perusahaan dan juga aparat keamanan,’’ ujar  Frans Wonmaly, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PTFI  yang dipimpin  Sudiro, didampingi  karyawan  lainnya masing masing Frans, Herbert Yonas dan Fredrik Kawer  diruang Komisi A DPR Papua. untuk mengadukan persoalan mereka  ke Komisi A DPR Papua, di Jayapura, Senin (26/9).
Frans mengatakan bentuk intimidasi yang dilakukan manajemen Freeport terhadap karyawan yang melakukan aksi mogok kerja, dengan cara mengusir dari Tembagapura turun ke Timika. ‘’Kami pengurus Serikat Pekerja  diusir keluar
areal tambang oleh security perusahaan. Manajemen juga menggunakan alasan proses maintenance bagi sebagian
karyawan sub kontraktor, agar bisa dimanfaatkan dengan cara memberikan training kilat, untuk menggantikan kerja karyawan yang mogok kerja ,’’ tukasnya.
Sementara bentuk intimidasi yang dilakukan aparat keamanan, lebih halus yakni dengan cara menyampaikan pesan-pesan. ‘’Aparat keamanan menyampaikan pesan halus dari manajemen, bahwa karyawan yang mogok seyogyanya mengingat anak istri, karena dengan tak kerja maka tak akan mendapat upah,’’katanya.  
Frans mengatakan, ribuan karyawan yang tergabung dalam SPSI PTFI  pimpinan Sudiro akan terus melakukan mogok kerja, hingga manajemen memenuhi tuntutan peningkatan kesejahteraan, karena sebagai pekerja mereka sudah tau berapa produksi yang dihasilkan perusahaan, sangat jauh dari standar gaji yang mereka terima.
‘’Kami ingin pemilik perusahaan yakni James  Robert Moffet hadir mendengar aspires karyawan, karena manajemen saat ini dibawah pimpinan Armando Mahler sudah tak dipercaya karyawan,’’tegasnya.
Soal  pernyataan Presiden Direktur  PTFI Armando Mahler, bahwa karyawan akan kehilangan Rp 570.000 perhari bila mogok kerja, Frans menjelaskan, upah mereka sangat minim dan jauh dari yang dikatakan manajemen. Karena di PTFI para karyawan digaji sesuai dengan masa tugas. 
‘’Saya sudah grade 3, hanya menerima Rp 7 juta perbulan. Tapi kalau saya cuti, saya bisa hanya dapat sekitar Rp  3 jutaan saja.  Namun manajemen selalu menyatakan ke pihak luar gaji kami Rp 17 jutaan per bulannya,’’ sesalnya.
Ia berharap pemerintah daerah dan DPR Papua menfasilitasi karyawan dengan manajemen, guna mengakomodir tuntutan peningkatan kesejahteraan.
Sementara itu Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda SH, solusi masalah PTFI hanya bisa diselesaikan apabila PTFI Indonesia meminta kehadiran pemilik perusahaan James Robert Moffet, sebab hal ini menyangkut kesejahteraan mereka.
Secara tegas  politisi Partai  Demokrat Papua ini  mengatakan bahwa kehadiran PTFI selama puluhan tahun di Papua, sama sekali tak membawa keuntungan  untuk orang Papua. Tapi yang ada hanya membuat masalah dan menciptakan konflik sampai mengeluarkan darah dan air mata.  “Orang Papua tak bangga dengan Freeport. Soal dana satu persen bagi tujuh suku asli, hal itu bukan jaminan,” urainya.(mdc/don/l03)

Last Updated on Sunday, 02 October 2011 07:16  Sumber :

Related product you might see:

Share this product :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Free Templates | Mas Template
Copyright © 2012. Solidaritas Anak Bangsa - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger