• Latest News

    Senin, 10 November 2014

    ilkada Dogiyai: Ratusan Warga Dogiyai Kembali Gelar Demo di Polres Nabire

    Monday, 15-10-2012 20:23:41 Oleh MAJALAH SELANGKAH Telah Dibaca 90 kali

    Masa menyerahkan dokumen untuk ditindaklanjuti Polres Nabire@GE/MS
    Nabire, MAJALAH SELANGKAH – Ratusan warga Kabupaten Dogiyai yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Dogiyai Dou Ena kembali menggelar aksi damai di Kantor Kepolisian Resort Nabire, Senin, (15/10).
    Masa yang sebelumnya sempat membakar Kantor Komisi Pelilihan Umum Daerah dan Kantor Bupati Kabupaten Dogiyai itu mendesak Kapolres Nabire untuk menindaklanjuti Laporan Polisi tentang hasil perolehan suara yang sebenarnya di lapangan. Mereka juga  meminta kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti surat dugaan pidana Pemilukada Dogiyai dari Panwas yang disampaikan ke MK.
    Masa aksi diterima langsung oleh Kepolres Nabire, AKBP Mohammad Rois, SIK di halaman kantor Kepolisian Resort Nabire. Pantauan media ini, Kapolres menerima tuntutan rakyat yang diisi dalam sebuah map berwatna coklat. Selanjutnya, Kapolres mengatakan akan menindaklanjuti dan meminta warga untuk tidak melakukan aksi anarkis.
    Angkian Goo mengatakan, Pemilukada di Piyaiye setelah dilaksanakan direkayasa oleh Panwas dan PPD. Rakyat tidak terima dengan rekayasa itu. Lalu, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi keluarkan Surat Keputusan. Mahkamah Konstitusi tidak melihat bahwa tidak pernah ada Sidang Paripurna. Makanya, 13 dari 20 orang anggota DPRD Kabupaten Dogiyai menolak keputusan MK.
    Selain itu, kata dia, hanya ada dua anggota KPU yang menandatangi rekapan suara. Dalam peraturan perundang-undangan harus tiga orang atau labih. Bahkan, dalam rekapan yang dibuat oleh dua anggota KPUD itu tidak ada nomor surat. Suratnya mereka rekayasa.
    Angkian  mengatakan, menolak keputusan MK yang penuh manipulasi itu. “Kami minta agar ditinjau ulang. Mendagri kami minta segera melantik pemimpin daerah yang dipilih rakyat Dogiyai. Kalah menang dalam sebuah pertandingan merupakan hal yang biasa. Namun harus tetap berpedoman pada prosedur dan tata cara yang telah diatur dan ditetapkan sebagai patokan dasar pelaksanaan.,”kata Angkian Goo.
    Masa aksi yang membawa aneka poster itu mengatakan, mereka terus akan menuntut hak-hak suara yang telah direkayasa oleh oknum-oknum, termasuk oleh MK. “Kami akan terus meminta sampai kapan pun. Nanti kita lihat saja. Yang membuat rakyat baku bunuh di sini adalah MK. Kami minta MK harus lihat semua ini berdasarkan hukum, memang negara ini negara hukum,” kata salah satu koordinator akasi.
    Pada kesempatan berbeda,  salah satu calon wakil Bupati dalam Pilkada Dogiyai, Clara Apapa Gobay, mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Thomas Tigi-Herman Auwe sebagai pemenang Pilkada Dogiyai 9 Januari 2012, tidak valid. Kata dia, bukti yang dibawa ke persidangan tidak sesuai dengan di lapangan. Dia mengaku  tahu persis kondisi Dogiyai, MK hanya melihat berdasarkan gugatan, ini tidak bisa diterima.
    Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan pasangan Thomas Tigi-Herman Auwe memenangi Pilkada Dogiyai dengan memperoleh 28.155 suara, melebihi pasangan Anthon Iyowau-Clara Apapa Gobay 21.952 suara, serta pasangan Natalis Degey-Esau Magay 26.463 suara.
    Putusan ini berbeda dengan data KPU Dogiyai yang menetapkan Natalis Degey-Esau Magay sebagai pemenang dengan 29.084 suara. Perolehan ini jauh di atas dukungan Thomas Tigi-Herman Auwe, 24.992 suara, serta Anthon Iyowau-Clara Apapa Gobay 22.490 suara. Clara menegaskan, yang seharusnya menang adalah Natalis Degey, bukan Thomas Tigi.
    Ketua KPUD Dogiyai, Osea Petege mengemukakan, putusan MK berbeda dengan penetapan KPU Kabupaten Doiyai atas hasil pemungutan suara pada 9 Januari 2012, serta pemilihan ulang di Distrik Piyaiye pada 2 April. Saat itu, KPU menetapkan pasangan Natalis Degei-Esau Magay menjadi pemenang dengan memperoleh 29.084 suara. Kata dia, putusan MK, oleh warga dinilai tidak sesuai dengan hasil di lapangan. tersebut.
    Sementara, seperti dilansir Rumah Pemilu.com. edisi, 16 Agustus 2012, MK, Akil Mochtar, mengungkapkan, putusan MK mengenai sengketa pilkada Kabupaten Dogiyai, Papua, telah final dan harus dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai harus menindaklanjuti putusan itu.

    Aneka spanduk yang dibawa oleh masa@GE/MS
    Seperti dilansir, Kompas, Kamis (16/8) lalu, MK juga mengatakan tidak akan memberikan penjelasan mengenai putusan tersebut karena putusan pengadilan memang tidak dapat dijelaskan. ”Yang namanya putusan pengadilan tidak bisa dijelaskan. Makanya kalau mengajukan sengketa di MK, konsekuensinya seperti itu, ada yang menang dan kalah,” kata Akil.
    Pengamat hukum tatanegara, Andi Irmanputra Sidin, berpendapat, konflik pascaputusan MK terkait sengketa pilkada kerap menimbulkan kerugian besar, terutama akibat kerusakan fasilitas umum dan pemerintah. Untuk mengantisipasinya, komisi pemilihan umum daerah diharapkan dapat menyelenggarakan pemilihan secara lebih profesional.
    Irmanputra mengungkapkan, Indonesia menganut sistem supremasi konstitusi yang diwujudkan lewat keputusan MK. Sekontroversial apa pun, putusan MK bersifat final. Apalagi, ada prinsip universal bahwa semua putusan hakim dianggap benar, kecuali dikoreksi putusan hakim itu sendiri.
    Menanggapi sengketa ini, anggota MRP Utusan Wilayah Adat Meepago, Yakobus Dumupa, S.IP  mengatakan, dalam berdemokrasi menang atau kalah dalam pemilihan kepala daerah adalah hal yang wajar.  “Masyarakat Kabupaten Dogiyai harus memahami bahwa Putusan MK adalah putusan yang final dan mengikat, karena itu harus diterima dengan lapang dada walaupun ada pihak yang merasa kecewa dengan keputusan tersebut,” kata Yakobus.
    Ketua Kimisi A Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Ruben Magai, S.Ip berharap masyarakat di Dogiyai tidak terprovokasi dengan keadaan.“Saya harap masyarakat tidak terprovokasi dengan keadaan. Kita sudah punya bupati baru. Mari kita membangun Dogiyai,” katanya berharap.
    Salah satu warga yang tergabung dalam aski itu kepada media ini mengatakan, ia tahu keputusan MK itu final. Tetapi, kata dia MK sudah buat salah. Dan, kata dia dirinya bersama rakyat terus akan tuntut suaranya.
    “Saya terpelajar dan tahu putusan MK final. Tapi, semua ini ulah MK. Maka, MK harus datang ke Papua dan bertanggungjawab. Jangan kan putusan MK, Undang-Undang Dasar saja bisa diamandemen kok. Negara saja dari negara serikat menjadi kesatuan. Kami tidak akan membiarkan ini,” kata pemuda yang menolak menyebutkan namanya itu. (GE/001/MS)

    Berita Terkait :

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: ilkada Dogiyai: Ratusan Warga Dogiyai Kembali Gelar Demo di Polres Nabire Rating: 5 Reviewed By: Awi_ PAPUA
    Scroll to Top